Sejarah Negara Com – Etika Humas: Banyak orang kurang menghargai pekerjaan humas. Humas dipahami sebagai pekerjaan dan strategi pintar untuk meyakinkan masyarakat bahwa sesuatu itu benar atau salah. Cara ini banyak dilakukan dengan teknik manipulasi untuk mengelabui kesadaran masyarakat.
Makin berkembangnya anggapan seperti itu, etika humas yang mengatur tiap praktisi humas harus secara cepat mendapat revitalisasi. Idealnya, etika humas harus bersendikan pada nilai-nilai kejujuran, akurasi, integritas, dan kebenaran.
Sayangnya, tuntutan dari klien atau perusahaan ada kalanya memaksa tugas humas untuk melakukan manipulasi, penipuan. Bahkan, kebohongan publik. Skandal terbesar di Indonesia mengenai kenyataan ini bisa kita lihat dari kasus semburan lumpur panas Lapindo.
Skandal Lapindo
Berkaca pada kasus semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak 2006 dan hingga kini belum berhenti itu, kita bisa mencermati bagaimana cara kerja humas Lapindo. Target pertama yang dimaui oleh Lapindo adalah berubahnya wacana dari semburan lumpur panas Lapindo menjadi semburan lumpur panas Sidoarjo.
Dengan terjadinya perubahan nama tersebut, nama Lapindo tidak lagi melekat pada tragedi ini. Langkah selanjutnya adalah membuat serangkaian seminar geologi dengan mengundang banyak pakar untuk menjelaskan bahwa ada mud volcano di Sidoarjo.
Mud volcano ini kemudian menyemburkan lumpur panas ke permukaan bumi sebagai akibat adanya gempa bumi di Yogyakarta. Namun, agenda ini tidak sepenuhnya berhasil sebab sebagian pakar geologi yang masih memiliki integritas keilmuan menolak simpulan hasil seminar tersebut.
Padahal, simpulan yang dihasilkan dari seminar tersebut akan memiliki makna strategis bagi Lapindo. Simpulan itu akan digunakan sebagai basis pembenar ilmiah bahwa tragedi semburan lumpur panas Lapindo disebabkan oleh gejala alam, bukan karena kesalahan teknis eksplorasi.
Dengan asumsi demikian, semburan lumpur tersebut harus dipahami sebagai dampak dari pergerakan bumi. Oleh sebab itu, harus disepakati sebagai kejadian bencana alam.
Baca juga: Peran penting etika dan bisnis
Pengalihan Wacana
Makna penting dari pengalihan wacana ini berada pada tanggung jawab. Jika semburan lumpur panas Lapindo ini bisa dinyatakan sebagai bencana alam, yang wajib bertanggung jawab adalah pemerintah dengan dana pemerintah pula.
Jika gagal dan tetap dinyatakan karena faktor kelalaian serta kesalahan dalam proses eksplorasi, yang bertanggung jawab adalah perusahaan dengan dana perusahaan pula.
Upaya tim humas Lapindo ini akhirnya gagal total. Masyarakat tidak mempercayai bahwa tragedi itu berpangkal pada bencana alam. Masyarakat tetap meyakini bahwa hal itu disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian teknis dalam pengeboran.
Mereka tetap menuntut agar Lapindo bertanggung jawab untuk hal itu. Namun, silang sengkarut persoalan ini tetap mendudukkan masyarakat korban sebagai pihak yang dirugikan. Hingga kini, proses ganti rugi untuk masyarakat korban masih belum tuntas.
Baca juga: Bagaimanakah Etika Bekerja Seorang Karyawan
